Postingan

Menampilkan postingan dari Juni, 2012

Dipersepsikan Terkorup, DPR Bunuh Harapan Rakyat

Hasil survei yang dilakukan Soegeng Sarjadi Syandicate terhadap 2.192 yang tersebar di 33 provinsi baru-baru ini, menunjukkan, 47 persen dari responden atau sekitar 1.030 orang memersepsikan DPR sebagai lembaga terkorup dengan persepsi dikatakan bahwa masyarakat selama ini menaruh perhatian yang besar terhadap DPR. Dengan hasil tersebut, menurut pengamat parlemen Sabstian salang, DPR, sebagai lembaga yang mewakili rakyat Indonesia telah membunuh harapan bangsa yang mengharapkan adanya perbaikan di negeri ini. "Masyarakat sesungguhnya telah kehilangan harapan," kata Sebastian Salang pada diskusi politik di Jakarta, Sabtu (9/6/2012). Menurut Sebastian, praktik korupsi yang dilakukan sejumlah anggota DPR tak bisa dilepaskan dengan persoalan pendanaan partai politik. Anggota DPR dituntut dapat membantu biaya operasional parpol yang tak kecil. "Untuk itu, persoalan sistematis pendanaan parpol ini harus segera dituntaskan," kata Sebastian.

Aksi Kekerasan di Papua Sistematis dan Terorganisasi

Aksi kekerasan yang terjadi di Papua menurut Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat TB Hasanuddin dilakukan secara terorganisasi dan sistematis, dengan tujuan untuk menciptakan instabilitas di Papua dalam rangka mendorong daerah itu keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Orinisnya, dalam mengatasi kekerasan di Papua, pemerintah daerah dan aparat di Papua terlihat tidak solid. Pemerintah daerah tidak efektif sama sekali, disusul dengan riuh rendahnya pilkada yang menimbulkan ketegangan baru. Sedangkan aparat, khususnya intelijen, hampir tidak berdaya mengungkap dalang dari semua kekerasan di Papua, malah terkesan mereka saling curiga," tutur Hasanuddin, Sabtu (9/6/2012), Hasanuddin mengukapkan, untuk mengatasi hal ini, diperlukan penanganan yang dilakukan secara simultan dengan melalui dua jalur, yaitu operasi intelijen terpadu dan operasi khusus diplomasi. "Operasi intelijen terpadu harus dilakukan secara terpusat karena daerah sudah tidak lagi efektif, denga...

Rencana KPK, Citra Kampus Menjadi Jelek

Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merencakan akan melakukan pemeriksaan terhadap 16 rektor perguruan tinggi, terkait terkait dugaan penyalahgunaan dana APBN Perubahan Tahun 2010, ditanggapi oleh rektor Universitas Udayana (Unud) Denpasar Prof Dr Made Bakta. Menurutnya, apa yang dilakukan KPK akan berdampak pada citra kampus, “Pemeriksaan ini menjadi 'image' yang kurang bagus. Apa tidak ada 'hidden' agenda? Apa tidak bisa laporan tertulis kami sampaikan kepada Pak Menteri, lalu beliau yang menyampaikan kepada KPK,” ujarnya, saat ditemui di sela-sela pertemuan tokoh Hindu dunia (World Hindu Summit) di Denpasar, Sabtu (9/6) Tambahnya, seharusnya KPK mengoordinasikan dulu dengan pihak Kementerian Pendidikan, jika memang perguruan tinggi ada kekeliruan. "Bila langsung diperiksa begini, kami berpikirnya jadi negatif dan tidak bagus bagi mahasiswa dan masyarakat," ujarnya. Made yang namanya masuk dalam daftar rencana KPK menjelaskan, bahwa Unud pada 20...

Para Pejabat Depok Mengganti Pelat dengan Warna Pelat Hitam

Berbagai cara dilakukan agar dapat membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, salah satu cara, yakni dengan mengganti pelat merah menjadi menjadi hitam. Hal demikian dilakukan setelah adanya instruksi Presiden Bambang Yudhoyono (SBY) agar mobil dinas (mobdin) ber-pelat merah menggunakan bahan bakar nonsubsidi. Fenomena unik yang terjadi di kota Depok, Jawa Barat tak hanya itu saja, sebagaian pejabat yang memiliki kendaraan pelat merah dilapisi pelastik mika tebal berwarna biru kehitamna pekat. Sehingga, jika diperhatikan, akan terlihat samar, apakah mobdin tersebut berpelat merah atau hitam. Sulit untuk menebaknya. Beberapa kendaraan yang melapisi platnya dengan mika tebal hitam kebiruan adalah kendaraan dengan nomor polisi B 12XX UQ, B 11XX RFT, B 10XX EQN, B 10XX EQN jenis Nissan Grand Livina. Bahkan mobil dinas Sekretaris Daerah Kota Depok Etty Suryahati bernomor polisi B 18XX RFV tampak terlihat menggunakan pelat nomor berwarna hitam. Hal serupa dilakukan Asisten Tata Praja Sayid...

Menpora Membantah Tuduhan Anggaran Hambalang Mencapai Rp2,25 triliun

Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng membantah tuduhan yang senter diberitakan terkait anggaran proyek pembangunan Hambalang mencapai sebesar Rp2,25 triliun. Ia tegaskan bahwa anggaran tersebut, hanya sebesar Rp1,175 triliun. Dan anggaran diatas Rp1 triliun tersebut-lah disetujui oleh Komisi X. "Kalau dari proyek multiyears yang disetujui dari Kementerian Keuangan yang Rp1,1 triliun itu," katanya, sebelum rapat dengan Komisi X di gedung Parlemen, Senayan, Kamis (7/6). menurutnya, tak ada anggaran untuk penambahan barang sehingga membengkakkan anggaran menjadi Rp2 triliun. “Memang anggaran itu pernah diusulkan sebelumnya olehnya, “Namun tidak lolos . Itu tidak disetujui," tegas Andi. Andi mengatakan, setahu dia, terkait pembangunan kompleks pusat pelatihan dan sekolah olahraga ini sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. "Yang dilaporkan kepada saya sudah sesuai prosedur tapi kalau ada penyimpangan-penyimpangan harus ada yang bertanggung ja...

Eva: Pemborosan, Sia-sia Diberi Gaji dan Remunerasi Tinggi

Tertangkapnya TH, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidorjo, Jawa Timur, terkati kasus dugaan karupsi. Menurut Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eva K Sundari, apa yang terjadi menunjukan bahwa Gaji dan remunerasi tinggi yang selama ini diberikan hanya sia-sia. Dan kasus ini juga membuktikan, bahwa reformasi birokrasi di perpajakan belum menyeluruh, khususnya menyangkut aspek kultur atau mental pegawai pajak. "Sebab, selama kultur korup belum tergusur, remunerasi berakibat menaikkan nominal suap," kata Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan Eva K Sundari di Jakarta, Kamis ( 7/6/2012 ). TH tertangkap tangan menerima suap Rp 280 juta dari pengusaha berinisial JG. Nilai suap yang dijanjikan Rp 340 juta. Sisa Rp 60 juta akan dibayar kemudian. Suap itu untuk meringankan pajak perusahaan JG. Ia tegaskan, remunerasi dan gaji paling tinggi yang diterima pegawai pajak hanya pemborosan keuangan jik...

Polisi Meringkus Pelaku Perjudian Berkedok Yayasan Amal

Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat berhasil meringkus 14 orang termasuk pengelola perjudian berkedok yayasan amal “Azizah Foundation," setelah menggerebakan tempat judi yang terletak di Komplek Taman Duta Mas Blok D8 Nomor 3 Kelurahan Jelambar Baru di Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, digerebek "Para pelaku antara lain HYA (36) si pengelola, J (32), L (56), S (38), S (32), VY (35), dan lainnya sebagai pengunjung masih didata identitasnya," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Hengki Haryadi di Jakarta, Kamis (7/6/2012) Dan selanjutnya, polisi akan memeriksa para tersangka, siapa pemain dan siapa saja pengelola dari yayasan ini. "Nanti kita sortir antara pemain dan pengelola. Yang punya masih buron," Hengky mengukapkan, pihaknya juga telah menyita barang bukti yang didapatkan dari tangan para tersangka, yakni ribuan chip senilai Rp100 ribu, Rp500 ribu hingga Rp1 juta, 1 senjata api jenis revolver rakitan, 6 buah pe...

Mempora Tidak Tahu, Anas Yang Mengurus Sertifikat Hambalang

Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mengklaim bahwa dirinya tidak tahu ada pihak luar Kemenpora ikut mengurus sertifikat lahan pusat pelatihan olahraga Hambalang, Jawa Barat. Menurutnya, sertifikat itu hanya diurus oleh jajarannya. "Pengurusan sertifikat sudah dilakukan sejak awal 2004 . Bagi kami di Kemenpora, dan pengurusan itu dilakukan oleh pejabat Kementerian. Kalau orang-orang di luar kementerian yang terlibat, kami tidak ketahui," kata Andi seusai rapat dengan Komisi X di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2012). Ungkapan Andi sekaligus membantah pernyataan politisi Partai Demokrat Ignatius Mulyono mengaku bahwa Anas Urbaningrum pernah memintanya menanyakan penyelesaian sertifikat Hambalang kepada Ketua Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto. Saat itu, Anas menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat. Selanjutnya, Ignatius mencoba menghubungi Joyo, namun tidak pernah bisa. Dia lalu menghubungi Sekretaris Utama BPN. Ignatius lalu mendapat j...

Pansus Ditolak Dewan, Panja Saja Sudah Cukup

Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyeledikian kasus proyek pembangunan Hambalang, mendapatkan penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebab sudah terbentuk Panitia Kerja (Panja) dan itu sudah cukup. Maka dengan demikian, penyelidakan terhadap Hambalang hanya terbatas di Komisi X yang membindangi olahraga dan pendidikan dan tidak sampai fraksi-fraksi di DPR karena bukan dalam bentuk Pansus. “Dengan adanya Panja Hambalang dibentuk komisi X DPR untuk menyelidiki dugaan proyek bermasalah itu, sudah cukup. Selama ini, Panja telah menjalankan tugasnya dan bergerak sangat cepat, akurat dan Insya Allah bisa mendapatkan hasil yang betul-betul realistis. Panja hingga saat ini masih bekerja dan melakukan pendalaman atas proyek senilai Rp1,2 triliun tersebut," kata Ketua Komisi X Agus Hermanto di Gedung DPR RI Jakarta, hari ini. Agus menuturkan, Panja yang terbentuk sudah berkerja, sejumlah fakta juga ditemukan Panja. Tapi, penemuan tersebut “Masih dalam proses berj...

Anggaran Minim, Operasional Pengawasan Ikan Ikut Berkurang

Keterbatasan anggaran yang dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berdampak pada penurunan jadwal operasional kapal pengawasan perikanan. Rencana penurunan terjadi dari 180 hari pada tahun 2012 menjadi 125 hari pada 2013. “Dijadwalkan untuk penangkapan operasional dan pemeliharaan kapal pengawas untuk 26 kapal sebanyak 125 hari operasi," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo, dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Rabu (6/6) Hal demikian diungkapnya, saat ia memaparkan mengenai kegiatan utama program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terkait pembahasan ringkasan rencana kerja dan anggaran tahun 2013. Selunjutnya, Sharif memaparkan perihal program kerja untuk pengawasan dan perikanan. Menurutnya, ia akan merencakan tentang pembuatan satu unit kapal pengawas perikanan (SKIPI) dan pembangunan satu unit kapal pengawasan ukuran 42 meter. Berdasarkan data terkini dari KKP, jumlah kapal pengawas hanya terdapat sebanyak 24 k...

Pegawai Pajak Ditangkap, Saat Makan di Rumah Makan Padang

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Sidoarjo, Jawa Timur bersama seorang pihak swasta ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Rabu, (6/6) siang. Penangkapan pegawai itu, terjadi saat ia sedang asik makan di rumah makan Padang di Kawasan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. . Informasi dar KPK menyebutkan, penangkapan mereka terkait dugaan keterlibatan teransaksi suap. "Untuk pegawai pajak, ia beker di kantor pelayanan pajak di Jakarta," kata seorang sumber di gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/6/2012). KPK juga menyita uang Rp 300 juta yang dijadikan sebagai barang bukti penangkapan terhadap petugas pajak itu. Perihal penangkapan terhadap pegawai Ditjen Pajak Sidoarjo ini dibenarkan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur II, Erwin Silitonga saat dihubungi, Rabu. "Benar, satu orang," kata Erwin. Namun dia belum dapat mengungkap lebih jauh soal penangkapan ini. Belum ada pernyataan resmi dari KPK soal tangkap tangan pegawai pajak tersebut.

Kasus Pembangunan Dermaga, KPK Periksa Wakil Walikota Cilegon

Dalam perkara dugaan korupsi pembangunan Dermaga Trestle Kubangsari Cilegon tahun anggaran 2010, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Wakil Walikota Cilegon, Edi Hariadi sebagai saksi. Pemanggilannya sudah dijadawalkan KPK dan ia akan diperiksa untuk tersangka kasus tersebut, yakni mantan Walikota Cilegon, Aat Syafaat, diungkapkan Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha. Sebelumnya, KPK sudah memeriksa beberapa saksia, diantaranya Direktur Pelindo II Richard Joost Lino dan Direktur Utama PT Krakatau Steel Fawzar Bujang. Selain itu, beberapa orang anggota DPRD Kota Cilegon juga pernah diperiksa sebagai saksi kasus ini. Saat Aat menjabat Wali Kota Cilegon periode 2005-2010, disangka telah melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan cara memperkaya diri atau orang lain dalam proyek dermaga Kubangsari. Pada proyek yang telah merugikan negara mengalami kerugian sekitar Rp11 mil...

Mempora dan Anas Berbohong

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Malarangeng dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum telah melakukan kebohongan, terkait anggaran proyek pembangunan Pusat Olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat. l itu disampaikan Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, saat ia tiba di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan penerimaan hadiah terkait pembahasan anggaran kementerian pemuda dan olahraga dan kementerian pendidikan nasional dengan tersangka Angelina Sondakh (Angie), Selasa (5/6). Ia menuturkan, jika mereka tidak mengetahui pembahasan anggaran Hambalang, mereka teberbohong. Pasalnya, dirinya dan dan Angie merupakan pelaksana dalam kasus dugaan korupsi Hambalang. "Jadi kalau mereka bilang nggak tahu-tahu itu semua bohong," tegas Nazaruddin Menurutnya, mana mungkin mereka tidak tahu mengenai anggaran proyek Hambalang, sebab Andi dan Anas telah mengaturnya "Dalam merencanakan anggaran,...

TKI Bermasalah, Dipulangkan Dari Arab Saudi

Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Arab Saudi sudah berlangsung sejak dua bulan terakhir, 7 April-3 Mei 2012. Sebanyak 495 TKI berhasil dipulangkan ke Tanah Air secara bertahap dengan menggunakan sejumlah maskapai penerbangan internasional. Mereka dipulangkan, karena mengalami sejumlah masalah, terutama dengan para majikan yang mempekerjakan mereka. Diungkapkan Kementerian Luar Negeri, Selasa (5/6/2012), berbagai masalah, seperti gaji yang tidak dibayarkan, pekerjaan yang tidak sesuai kontrak kerja, majikan yang melakukan kekerasan, atau TKI yang bersangkutan sakit, yang menjadi penyebab konflik 495 TKI Bermasalah Berhasil Dipulangkan Kedutaan Besar RI di Riyadh mencatat, Para TKI yang datang adalah Mereka yang menemui masalah dan meminta perlindungan. Selanjutnya, mereka ditempatkan di rumah penampungan sementara sebelum dipulangkan ke Tanah Air. Hingga saat ini, masih ada 208 TKI yang menunggu proses pemulangan. Lebih lanjut, keberhasilan pemulangan para TK...

Keputusan MK, SBY akan Membuat Kepres Baru

Putusan Mahakamah Konstitusi (MK), Selasa (5/6/2012) yang mencabut penjelasan pasal 10 UU mengenai Kementerian Negara, dianggap MK dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum. Penjelasan Pasal 10 merupakan salah satu dasar pengangkatan wakil menteri. Atas putusan MK, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung menyikapi dengan dengan menerbitkan keputusan Presiden (Kepres) tentang Wakil menteri yang baru (Wamen). Demikian diungkapkan, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/6). "sebagaimana yang diminta oleh MK, keppres akan segera diterbitkan. Kami atau Menteri Sekretaris Negara sedang bekerja untuk menyesuaikan putusan MK tersebut," kata Dipo Dipo mengukapkan, terbitnya keppres yang baru diperkirakan akan terbit dalam waktu satu hingga dua minggu lagi. Lanjunya, amar putusan tersebut merupakan "happy ending" atau akhir yang baik. Pihak penggugat maupun tergugat sama-sama menghormati putusan MK. Setelah putusan MK, kata Dipo, SBY t...

Untuk Olimpiade, Rela Foto Bugil

Demi mewujudkan impiannya, Sprinter Jepang, Maya Nakanishi, rela berpose bugil untuk kalender yang akan dijual. Dari hasil penjualan, ia gunakan untuk pergi ke Parlimpik di London Parampik, sebuah olipiadenya para atlet penyandang cacat fisik, dan akan ajang tersebut akan berlangsung setelah berakhirnya olimpiade musim panas. Nakanishi (27) berharap uang hasil penjualan kalender dapat mencukupi untuk biaya ke London dan juga dapat menganti kaki palsunya yang sebelah kanan dengan yang baru. Dalam pembuatan kalender dikerajakan Kalender yang dikerjakan fotografer profesional Takao Ochi memperlihatkan Nakanishi lengkap dengan kaki buatannya. Nakanishi berharap, peminat kalender tersebut akan banyak. "Saya tidak menyesal berpose bugil. Saya bangga dapat memperlihatkan Maya Nakanishi apa adanya." Ujarnya. Nakasishi mengukapkan kegagalannya pada kejuaran dunia 2011, karena ketiadaan biaya untuk pergi. Ia berharap pembuatan kalender ini akan menjadi jalan keluar. Para atlet Jepan...

Komisi III DPR Memengaruhi MA, Terselip Adanya Niat Buruk

Permintaan sejumlah anggota Komisi III DPR yang meminta agar Mahkamah Agung merevisi surat keputusan Nomor 064 / KMA/SK/V/ 2012 tertanggal 16 Mei 2012, yang berisi pemindahan sidang Soemarmo dari Pengadilan Tipikor Semarang ke Jakarta, dianggap MA sebuah intervensi. Bahkan Koalisi Pemantau Peradilan mencurigai adanya niat buruk yang dilakukan DPR dan menduga terdapat kepentingan politis yang terselip di balik usaha intervensi ini, " Alasan pemindahan sidang, dikarena dengan alasan agar perkara itu berjalan objektif, independen, dan transparan. Kalau ada yang berusaha menggagalkan, harus dicari tahu, apa motivasinya. Ada aroma tak sedap di sini," kata Donal Fariz, salah salah anggota koalisi yang juga peneliti di Indonesia Corruption Watch (ICW), Selasa (5/6). Donal mengukapkan, apa yang menjadi alasan KPK terkait pemindahan itu, merupakan hal yang wajar. Pasalnya, proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi rentan terjadi gangguan keamanan. Misalnya, muncul sej...

Penipuan di Ruang Tamu Kapolda, Rp 1,3 Miliar Melayang

Hasil dari penipuan yang dilakukan komplotan penipu yang dilakukan di dalam ruang tamu Kapolda Metro Jaya berhasil memerdaya WP, pengusaha asal Polonia, Sumatera Utara, mencapai Rp 1,3 miliar, ungkap Kepala Subdit Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Helmy Santika. Ia mengatakan, pembayaran itu biasanya dilakukan secara tunai di beberapa tempat termasuk ruang tamu Kapolda Metro Jaya. "dalam melakukan pembayaran sudah terjadi dalam enam kali secara bertahap dan paling banyak secara tunai. Total kerugian yang dialami korban mencapai Rp 1.371.500.000," kata Helmy, Selasa (5/6/2012) di Mapolda Metro Jaya. Helmy menjelaskan, dari keterangan korban didapat, pada tahapan pembayaran pertama, terjadi pada bulan Januari 2012, dengan uang yang diserahkan korban sebesar Rp 400 juta di ruang Kapolda Metro Jaya dan diterima salah seorang tersangka berinisial RH. Selanjutnya pembayaran dilakukan melalui via transfer pada 3 Februari 2012, sebesar Rp 50 juta ke rekening RH...

BK Batal Memeriksa Karolin, Terkait Video Asusila

Rencana pemeriksaan Badan Kehormatan (BK) DPR RI terhadap politisi PDIP di DPR Karolin Margret Natasha, terkait dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus video asusila batal. Pasalnya, yang bersangkutan mengaku sedang sakit. Wakil Ketua BK DPR Siswono Yudhohusodo membenarkan pembatalan pemanggilan Karolin, “Yang seharusnya, Karolin dipanggil Senin malam ini, sekitar pukul 19.00 WIB. Tapi pemanggilan ini ditunda karena beliau beralasan sakit," kata Siswono. Siswano mengukapkan, sebelum mendapatkan kabar sakit, BK juga sudah menerima surat darinya pada Sabtu, 2 Juni 2012. Dan BK “Tentunya. akan menjadwal ulang kembali pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Kami akan agendakan pemanggilan pada pekan depan," kata anggota Komisi IV DPR ini. Dan terkait kebenaran video tersebut, Wakil Ketua BK DPR Abdul Wahab Dalimunte belum berani memutuskan sebelum mendapatkan data konkret. Untuk itu, ia menyarankan agar semua pihak tidak langsung menuduh sebelum ad...

KPK Takut Soemarmo Mempengaruhi Proses Peradilan

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi beralasanan terkait pemindahan lokasi pengadilan Wali Kota Semarang Soemarmo Hadi Saputro dari Semarang ke Jakarta. ia mengatakan, pemindahan bukan lantaran ketidakpercayaan terhadap penegak hukum. "Melainkan sebagai antisipasi untuk menjaga adanya pengaruh dari yang bersangkutan, terutama dari pendukungnya kepada saksi-saksi," kata Johan di Jakarta, Senin (4/6). Menurutnya, diambilnya alasan itu, merujuk pada pengalaman terdahulu saat persidangan Sekretaris Daerah (Sekda) Semarang Akhmat Zaenuri, yang mana Soemarmo menggunakan pengaruhnya untuk memindahkan lokasi persidangan saat bersaksi untuk terdakwa Akhmat. KPK menganggap Soemarmo memiliki kemampuan dan kekuasaan politik yang berpotensi dapat berpengaruh pada proses peradilan, sehingga menjadi tidak obyektif. "Yang kita khawatirkan berdasarkan pengalaman sidang Sekda di semarang. Ini untuk menjaga kebebasan saksi-saksi di persidangan," ujarnya. Ter...

Polisi Sering Terlambat, Cerminan Belum Lindungi Kebebasan Beragama

Kehadiran Kepolisian Republik Indonesia yang sering telat saat terjadi konflik keagamaan, mencerminkan belumnya optimal pihak kepolisian dalam melindungi kebebasan beragama warga negara Indonesia. Demikian diungkapkan peneliti Pusat Studi Keagamaan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Rizal Panggabean, Senin (4/6). "Sebagaimana yang terlihat pada kasus-kasus yang terjadi, biasanya Polisi datang ketika keadaan sudah tegang atau saat serangan terjadi, atau bahkan setelah bentrokan dan serangan terjadi," kata Rizal. Rizal berujar, dari hasil penelitian PSKP UGM, menunjukan keberpihakan aparat Kepolisian pada kelompok agama mayoritas dibandingkan minoritas. Sebagaimana terlihat diberbagai kasus konflik agama yang terjadi di daerah-daerah, kasus konflik umat Muslim dengan Ahmadiyah di Cikeusik dan Mataram serta konflik sara Islam-Kristen di Poso dan Ambon. Pada saat terjadi konflik, petugas Kepolisian yang ada justru tak...

Hemat Energi Dinilai Bukan Sekadar Retorika

Ajakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang gerakan hemat energi, dinilai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, bukan sekadar retorika. Sebaliknya, gerakan hemat energi ini dikatakan memiliki tingkat keefektivitasan sebesar 80 persen. "Terdapat ribuan kendaraan plat merah atau dinas, jika tertangkap satu atau dua (karena menggunakan BBM bersubsidi), itu bisa dikategorikan kecil dibandingkan yang patuh. Yang patuh itu lebih dari 80 persen," kata Hatta kepada para wartawan di halaman Istana Negara, Jakarta, Senin (4/6/2012). Menurtunya, dalam pelaksanaannya SPBU Pertamina berhak untuk menolak pengendara kendaraan berplat merah yang hendak membeli BBM bersubsidi. Dan para petugas SPBU berperan untuk menyampaikan tentang perintah dan peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kendaraan berplat merah dilarang membeli BBM bersubsidi. Lebih lanjut, ia meminta kepada para wartawan dan masyarakat, agar turut berpartisipasi dalam mengawasinya, apabila ada mobil b...

Dalih Menpora Tentang Proyek Hambalang Sesuai Prosedur

Dalam proyek hambalang, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng berdalih telah mengikuti semua prosedur selama mengurus proyek tersebut. Menurutnya, pembangunan pusat olahraga di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Artinya, semua penggunaan anggaran, terutama terkait proyek Hambalang telah disetujui multi years oleh Kementerian Keuangan dan dilaporkan ke Komisi X DPR. "Semua sesuai prosedur. Proyek hambalang telah ikuti prosedur-prosedur yang berlaku," kata Andi di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2012). Andi menjelaskan, pembangunan proyek itu mendapatkan kucuran dana sekitar Rp 275 miliar di tahun 2010 dan Rp 400 miliar di tahun 2011. Total dana yang dibutuhkan mencapai Rp 1,175 triliun. Menurut Andi, semua penggunaan anggaran, terutama terkait proyek Hambalang disetujui multi years oleh Kementerian Keuangan telah dilaporkan ke Komisi X DPR. Ia mengatakan, pihaknya hanya melanjutkan pembangunan yang dilakukan di masa kepemimpinan Menpor...

Penghematan Rencana Penghematan BBM, Berdampak Pemborosan Guna penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah merencanakan pembatasan BBM bersubsi

Dalam rangka penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah merencanakan pembatasan BBM bersubsidi di kalangan birokrasi, hanya akan berakibat pemborosan. Pasalnya,tidak adanya sanksi tegas, dan pemakaian mobil dinas dengan bahan bakar Pertamax tetap saja digunakan untuk kegiatan nondinas, karena pembelian BBM Pertamax pakai uang negara. Hal itu disampaikan pengamat ekonomi FE Universitas Diponegoro Semarang, Prof Dr FX Sugianto, Senin (4/6/2012) di semarang, Jawa Tengah. Menurutnya, penghematan BBM itu bukan perkara mudah, hanya dibatasi BBM subsidi saja. Kalau perilaku pejabat birokrasi, apalagi kedudukan tinggi siapa yang akan mengawasi secara ketat? "Mobil dinas meski sudah diisi Pertamax berapa pun kuotanya, istrinya tetap bisa pakai ke mall, anaknya minta antar ke sekolah, atau mobil itu tetap bisa dipakai apa saja," ujar Sugiyanto. Sugiyanto mengusulkan pemprov, pemkab, dan pemkot perlu membentuk Badan Pengelola Aset Daerah yang tugasnya menyewa mobil dinas untuk...

KPK Periksa Ketua DPRD Riau

Untuk pemeriksaan, Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) akan menyelidiki dugaan suap pembahasan perubahan Perturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dana Dana Pengikatan tahun jamak pembangunan venue PON 2012 Riau, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sembilan saksi, Senin (4/6). Salah satu yang diperiksa adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau, Johar Firdaus. Ia diperiksa bersama delapan saksi lainnya di Pekanbaru, Riau. "Mengenai PON Riau, hari ini penyidik KPK ada di Pekanbaru untuk melakukan pemeriksaan sembilan saksi, lima di antaranya anggota DPRD," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Jakarta, Senin. Selain Johar, anggota DPRD yang diperiksa sebagai saksi adalah Ramli FE, Turuchan Ashari, Arifin Bantu Purba, dan Adrian Ali. Tidak hanya itu, KPK juga memeriksa tiga orang staf PT Adhi Karya dan seorang staf Bank Mandiri. Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa Gubernur Riau, Rusli Zainal sebagai saksi dalam kasus ini. Rusli juga dicegah KPK bepergian ke lua...

Besar Kemungkinan Jusuf Kalla Diusung Nasdem

Politisi senior Partai Golkar, Akbar Tanjung Akbar tanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Rio Capella bahwa JK berpotensi untuk bertarung dalam bursa capres dari Partai Nasdem. Menurut dia, JK masih pantas maju kembali dari Pilpres di 2014 . menurutnya, besar kemungkinan Jusuf Kalla atau biasa disapa JK akan menjadi calon Presiden yang diusung dari parti lain, salah satunya Nasdem. Pasalnya, peluang JK menjadi capres dari partai Golkar telah tertutup. Dan " Kemungkinan itu ada karena Pak JK menyatakan kesiapannya untuk menjadi calon presiden. Aburizal Bakrie (Ketua Umum Golkar) juga sudah menyatakan kalau Pak JK mau maju sebagai calon presiden silahkan, tapi cari partai lain," kata Akbar di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin ( 4/6/2012 ). Ia berujar, Kekuatan Partai Nasdem kian meningkat, makanya bisa mengusung JK. Hal itu, terlihat dari hasil jajak pendapat beberapa lembaga survei posisi Partai Nasdem sudah berada di sekitar empat besar. ...

Pledoi Umar Patek ditolak, Jaksa Tuntut Hukuman Seumur Hidup

Permohonan Umar Patek agar mendapatkan hukuman ringan dengan membandingkan vonis Idris yang hanya sepuluh tahun, serta pembelaan kuasa hukum Umar Patek yang bersikeras perlunya menghilangkan unsur kesengajaan dari dakwaan, ditolak mentah-mentah Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jaksa tetap pada putusan awal, bahwa tuntutan seumur hidup untuk terdakwa Umar Patek tersangka kasus bom Bali dan bom natal, tidak bisa ditawar lagi. Menurutnya, tuntutan seumur hidup tidak diambil secara gegabah atau emosional. Kepentingan saksi korban, masyarakat, bahkan kepentingan terdakwa sendiri turut dipertimbangkan. Lanjut JPU, Anatomi kasus satu perkara dengan yang lainnya tidak bisa disamaratakan. karena itu, tuntutan untuknya juga tidak bisa dibandingkan dengan Idris, terpidana kasus bom bali lainnya, ujarnya, saat membacakan tanggapan (replik) atas pledoi Umar, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (4/6). Lebih lanjut, jaksa menerangkan dakwaan juga didasari peran Umar Patek secara kumulatif di berbag...

Mantan Skretaris Partai Demokrat Akan Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Eva Ompita Soraya. Ia akan diminta keterangan sebagai saksi tersangka Angelina Sondakh terkait kasus dugaan suap penganggaran proyek Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Eva dianggap tahu seputar kasus yang menjerat Angelina, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat. untuk itu, ia dijadikan "Sebagai saksi bagi AS (Angelina Sondakh)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, di Jakarta, Senin (4/6) Selaian Eva, KPK telah memeriksa sejumlah pihak, antara lain anggota DPR asal Fraksi Partai Demokrat, H Heriyanto, Sekretaris Jenderal DPR, Nining Indra Saleh, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, Ketua Komisi X DPR, Mahyudin, dan staf Angelina yang benama Lindina Wulandari. Seusai diperiksa KPK beberapa hari lalu, Nazaruddin mengatakan kalau uang senilai Rp...

Google Membeli Meebo Untuk Mendongkrak Google+

Gambar
Google+ merupakan layanan jejarinf sosial yang telah dikembangkan google dan saat ini telah menjadi pesaing aktif facebook. Untuk mendongkrak laju perkembangan Google+, google inc. Membeli Meebo yang merupakan pemain starup/pemula di Silicon Valley. Akuisisi ini diumumkan Senin lalu, tindakan google ini tak lain untuk menambah perangkat Google Plus, sama seperti yang dilakukan facebook beberapa waktu yang lalu dengan membeli instagram. Meebo pada awalnya dibuat sebagai sebuah sistem untuk menghubungkan orang-orang pada pesan instan, sejak awal dibangun hingga kini meebo telah berhasil memiliki 100 juta pengguna di dunia, dan telah berhasil mengumpulkan dana melalui para pemodal ventura sebanyak 70 juta dolar. Sementara itu, Google Inc. Sendiri telah menghabiskan lebih dari 16 miliar dolar untuk membeli 140 perusahaan sejak akhir 2009.

Pelatihan & Pengenalan Jurnalistik

Oleh Moh. Hibatul Wafi* Matainfo - Pusat Informasi Perkoperasian (PIP) mengadakan pelatihan jurnalistik pada Kamis (24/5) silam di Hotel Fudicia Pasar Minggu, yang dihadiri oleh Universitas Islam Jakarta (UIJ) dan UIN Syarif Hidayatullah sebanyak 20 orang peserta. Para peserta disajikan materi-materi jurnalistik yang meliputi pengenalan dasar jurnalistik, hukum pers, dan kode etik jurnalistik. Dalam pelatihan tersebut, dihadiri pemateri-pemateri pelatihan jurnalistik yang sesuai dengan bidangnya, diantaranya adalah M. Nasir Manan (Dewan Direksi) dan Dedi Irawan (Reporter Majalah PIP). Para peserta cukup antusias mengikuti sesi-sesi pelatihan tersebut. Hasil dari pelatihan jurnalistik tersebut, peserta diberi pengetahuan umum mengenai aturan-aturan yang mengatur jurnalistik. Jurnalistik diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam UU ini berdasarkan sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945. Dengan adanya UU ini diterbitkan karena adanya: Reformasi ...

Menengok Pariwisata di Lombok

Gambar
Pulau Lombok adalah pulau yang asri, yang masih jauh dari kemacetan kota pastinya, selain itu pulai ini juga memiliki banyak sekali pulau kecil yang masih alami seperti gili air, gili meno maupun gili trawangan yang terkenal akan pulau kecil yang sangat asri, bebas asap knalpot kendaraan, bebas polusi, pantai yang berwarna biru indah dan merupakan salah satu wisata alam terbaik di Indonesia yang di sukai wisatawan. Lombok juga memiliki tour pantai yang sangat asri dan bersih, serta pantai yang elok dan menawan seperti pantai senggigi, pantai kuta, batu bolong, kerandangan, pantai batu layar dan masih banyak pantai lainnya yang siap memberikan anda suasana pantai yang menyegarkan, asri dan tentunya tidak akan terlupakan. Selain wisata pulau dan pantai, pulau lombok juga memiliki wisata alam yang tidak kalah indahnya, seperti wisata air terjun benang setukel, air terjun tiga warna, sendang gile dan masih banyak lagi. Tidak kalah juga taman – taman asri peninggalan kerajaan hindu di lomb...

20 Wakil Menteri Akan Ditentukan Nasibnya Pada Hari Selasa

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadwalkan sidang tentang kementerian, yang akan menentukan nasib 20 Wakil Menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, jatuh pada hari Selasa pekan ini. Dalam sidang tersebut, MK rencananya akan menentukan konstitusionalistas jabatan wakil menteri di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dengan mendatangkan beberapa ahli, seperti mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra, advokat senior Adnan Buyung Nasution, dan pakar-pakar lainnya. Mereka memberikan pendapatnya terkait konstitusionalitas posisi wakil menteri. Dan secara khusus, MK mengundang Anggito Abimanyu, yang dicalonkan menjadi Wakil Menteri Keuangan tetapi batal karena terganjal syarat eselonisasi. Hal ini terungkap dalam jadwal sidang yang disiarkan dalam situs resmi MK, Minggu (3/6/2012), Sebelumnya, jabatan wakil menteri telah dipersoalkan Adi Warman, ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN PK) Pusat dan ...

Bentrok di Kwamki Narama, Demianus Ditemukan Tewas

Minggu pagi (3/6) Demianus Ongomang warga kampung Harapan ditemukan tewas di belakang Gereja Frodensia, terletak di antara dua kampung bertikai di Distirk Kwamki Narama. Ia tewas akibat terkena anak panah dari rekanya sendiri saat hendak menyerang kampung Amole dari belakang permukiman warga. Dan pada siang ini, Demianus akan langsung dibakar sebagaimana ritual warga pegunungan tengah Papua terhadap korban meninggal dalam perang adat. Bentrokan terjadi sejak hari Sabtu kemarin antara ratusan dari Kampung Harapan dan Kampung Amole. keduanya terlibat saling serang menggunakan berbagai senjata tajam (atribut perang suku pegunungan tengah Papua) di Jalan Kanguru, Distrik Kwamki Narama, Mimika, perbatasan dua kampung bertikai. Dan hingga Minggu (3/6) siang pertikaan kedua kampung belum juga reda, kedua kampung masih nampak bersiaga dengan membawa senjata tajam tradisional, panah. Bahkan jumlah warga yang terlibat dari kedua belah pihak semakin banyak, dan sesekali dari masing-masing ke...