Aksi Kekerasan di Papua Sistematis dan Terorganisasi
Aksi kekerasan yang terjadi di Papua menurut Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat TB Hasanuddin dilakukan secara terorganisasi dan sistematis, dengan tujuan untuk menciptakan instabilitas di Papua dalam rangka mendorong daerah itu keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Orinisnya, dalam mengatasi kekerasan di Papua, pemerintah daerah dan aparat di Papua terlihat tidak solid. Pemerintah daerah tidak efektif sama sekali, disusul dengan riuh rendahnya pilkada yang menimbulkan ketegangan baru. Sedangkan aparat, khususnya intelijen, hampir tidak berdaya mengungkap dalang dari semua kekerasan di Papua, malah terkesan mereka saling curiga," tutur Hasanuddin, Sabtu (9/6/2012),
Hasanuddin mengukapkan, untuk mengatasi hal ini, diperlukan penanganan yang dilakukan secara simultan dengan melalui dua jalur, yaitu operasi intelijen terpadu dan operasi khusus diplomasi. "Operasi intelijen terpadu harus dilakukan secara terpusat karena daerah sudah tidak lagi efektif, dengan melibatkan semua komponen terkait," ujarnya
Sementara, “Kementerian Luar Negeri harus lebih aktif mengorganisasi dan memotong berbagai upaya menginternasionalisasikan masalah Papua," tutur politisi dari PDI Perjuangan. Lebih lanjut, penganan Papua tergantung pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bagaimana politiknya dapat dibutuhkan dalam mengatasi kekerasan di Papua karena kekerasan di daerah itu dalam 18 bulan terakhir telah tersebar di hampir semua wilayah Papua.
Korban kekerasan antara lain terjadi di Sorong yang menyebabkan seorang warga sipil meninggal, Puncak Jaya (tujuh orang aparat meninggal dan satu terluka, lima warga sipil meninggal dan dua lainnya terluka), Mulia (seorang aparat meninggal), Wamena (satu orang aparat meninggal) , Abepura (empat warga sipil meninggal), Jayapura (seorang aparat meninggal, lima warga sipil meninggal), Merauke (dua aparat meninggal), Timika/Mimika (tiga aparat meninggal dan satu luka, delapan warga sipil meninggal dan tiga terluka), serta Paniai (seorang warga sipil meninggal dan empat lainnya terluka)
“Orinisnya, dalam mengatasi kekerasan di Papua, pemerintah daerah dan aparat di Papua terlihat tidak solid. Pemerintah daerah tidak efektif sama sekali, disusul dengan riuh rendahnya pilkada yang menimbulkan ketegangan baru. Sedangkan aparat, khususnya intelijen, hampir tidak berdaya mengungkap dalang dari semua kekerasan di Papua, malah terkesan mereka saling curiga," tutur Hasanuddin, Sabtu (9/6/2012),
Hasanuddin mengukapkan, untuk mengatasi hal ini, diperlukan penanganan yang dilakukan secara simultan dengan melalui dua jalur, yaitu operasi intelijen terpadu dan operasi khusus diplomasi. "Operasi intelijen terpadu harus dilakukan secara terpusat karena daerah sudah tidak lagi efektif, dengan melibatkan semua komponen terkait," ujarnya
Sementara, “Kementerian Luar Negeri harus lebih aktif mengorganisasi dan memotong berbagai upaya menginternasionalisasikan masalah Papua," tutur politisi dari PDI Perjuangan. Lebih lanjut, penganan Papua tergantung pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bagaimana politiknya dapat dibutuhkan dalam mengatasi kekerasan di Papua karena kekerasan di daerah itu dalam 18 bulan terakhir telah tersebar di hampir semua wilayah Papua.
Korban kekerasan antara lain terjadi di Sorong yang menyebabkan seorang warga sipil meninggal, Puncak Jaya (tujuh orang aparat meninggal dan satu terluka, lima warga sipil meninggal dan dua lainnya terluka), Mulia (seorang aparat meninggal), Wamena (satu orang aparat meninggal) , Abepura (empat warga sipil meninggal), Jayapura (seorang aparat meninggal, lima warga sipil meninggal), Merauke (dua aparat meninggal), Timika/Mimika (tiga aparat meninggal dan satu luka, delapan warga sipil meninggal dan tiga terluka), serta Paniai (seorang warga sipil meninggal dan empat lainnya terluka)
Komentar
Posting Komentar