Anggaran Minim, Operasional Pengawasan Ikan Ikut Berkurang
Keterbatasan anggaran yang dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berdampak pada penurunan jadwal operasional kapal pengawasan perikanan. Rencana penurunan terjadi dari 180 hari pada tahun 2012 menjadi 125 hari pada 2013.
“Dijadwalkan untuk penangkapan operasional dan pemeliharaan kapal pengawas untuk 26 kapal sebanyak 125 hari operasi," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo, dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Rabu (6/6)
Hal demikian diungkapnya, saat ia memaparkan mengenai kegiatan utama program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terkait pembahasan ringkasan rencana kerja dan anggaran tahun 2013.
Selunjutnya, Sharif memaparkan perihal program kerja untuk pengawasan dan perikanan. Menurutnya, ia akan merencakan tentang pembuatan satu unit kapal pengawas perikanan (SKIPI) dan pembangunan satu unit kapal pengawasan ukuran 42 meter. Berdasarkan data terkini dari KKP, jumlah kapal pengawas hanya terdapat sebanyak 24 kapal yang hanya dapat melaksanakan operasional kapal pengawas selama 180 hari pada tahun 2012 ini
Selain itu, program kegiatan utama dalam bidang pengawasan adalah pengembangan infrastruktur pengawasan di 15 lokasi, penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan di 5 UPT dan 33 provinsi, pemberdayaan 786 kelompok masyarakat pengawas, dan penyelenggaraan Sail Komodo 2013.
Sementara, Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Ian Siagian mengucapkan, seharusnya keterbatasan anggaran tidak bisa menghambat kegiatan pengawasan. Pasalnya, KKP merupakan bagian dari pemerintah, yang seharusnya ikut serta berupaya untuk mengatasi persoalan tersebut.
Sebagaimana diketahui, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP secara nasional pada tahun 2012 telah memeriksa 1.150 kapal dan menangkap 39 kapal yang sebanyak 28 kapal diantaranya berbendera asing.
Komentar
Posting Komentar