Komisi III DPR Memengaruhi MA, Terselip Adanya Niat Buruk

Oleh -
Permintaan sejumlah anggota Komisi III DPR yang meminta agar Mahkamah Agung merevisi surat keputusan Nomor 064 / KMA/SK/V/ 2012 tertanggal 16 Mei 2012, yang berisi pemindahan sidang Soemarmo dari Pengadilan Tipikor Semarang ke Jakarta, dianggap MA sebuah intervensi.

Bahkan Koalisi Pemantau Peradilan mencurigai adanya niat buruk yang dilakukan DPR dan menduga terdapat kepentingan politis yang terselip di balik usaha intervensi ini, " Alasan pemindahan sidang, dikarena dengan alasan agar perkara itu berjalan objektif, independen, dan transparan. Kalau ada yang berusaha menggagalkan, harus dicari tahu, apa motivasinya. Ada aroma tak sedap di sini," kata Donal Fariz, salah salah anggota koalisi yang juga peneliti di Indonesia Corruption Watch (ICW), Selasa (5/6).

Donal mengukapkan, apa yang menjadi alasan KPK terkait pemindahan itu, merupakan hal yang wajar. Pasalnya, proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi rentan terjadi gangguan keamanan. Misalnya, muncul sejumlah ormas yang secara tidak langsung mengintimidasi saksi, penuntut, maupun hakim yang memeriksa dan mengadili terdakwa kasus korupsi.

Lagi pula, kata Donal, rekam jejak Pengadilan Tipikor Semarang juga tidak menunjukkan hasil yang baik. Tercatat ada lima koruptor yang dibebaskan dalam sidang tersebut. "Kalau dibiarkan bisa jadi akan timbul hal yang sama. Itu bisa berindikasi mafia peradilan," ujar Donal.

Sedangkan, menurut Mubarok Jamil salah satu anggota koalisi dari Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), sejumlah oknum anggota Komisi III DPR berpotensi menyalahi aturan beberapa aturan. Di antaranya Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim, berisikan larangan atas segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman.


Selain itu, para oknum ini juga melanggar kode etik dan kehormatan sebagai anggota DPR sesuai Pasal 13 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 16 /DPR RI/2004-2005 tentang Kode Etik DPR. Pasal ini melarang anggota dewan menggunakan jabatannya untuk memengaruhi proses peradilan hanya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. "Kami menilai apa yang dilakukan oleh oknum anggota Komisi III itu sungguh memalukan dan menimbulkan konflik kepentingan," kata Mubarok.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Guru SD Tewas Ditembak Penembak Misterius

Oleh -
Kapolres: Guru SD Di Puncak Jaya Tewas Ditembak Penembak Misterius Kapolres Puncak Jaya Ajun Komisaris Besar Marcelis menjelaskan, tentang peristiwa penembakan terhadap seorang guru SD Inpres Dondobaga, kampung Kulirik, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, Anthon Arung Tandila, 36, Selasa (29/5) malam, sekitar pukul 19.30 WIT ditembak orang tak dikenal hingga tewas di rumahnya. Menurutnya, hasil dari keterangan istri korban, aksi tersebut terjadi saat korban membuka kios (warung sembako) di rumahnya, tiba-tiba datang seseorang yang hendak membeli gula pasir. Dan "Saat melayani pembeli korban ditembak dari luar rumah yang sekaligus merangkap kios," kata Kapolres, Rabu (30/5) pagi Istri korban Ny Elvi Jami, 30, menjelaskan pelaku hanya menembak satu kali dan mengenai pipi kiri tembus telinga belakang hingga mengakibatkan korban tewas ditempat, lalu pelaku langsung meninggalkan rumah korban. Dan saat ini jenazah korban masih berada di RSUD Mulia. Hari ini dire...
Baca selengkapnya

Patung Sagung Wah, Diresmikan Dengan Pementasan Drama dan Puisi

Oleh -
Pada acara peresmian patung Sagung Wah, di Pusat kota Tabanan, Bali, Minggu (20/5) berjalan cukup meriah, dalam acara terdapat  pementasan drama tari oleh pelajar sekolah menengah di Tabanan dan pembacaan puisi oleh sastrawan Tabanan, I Gusti Putu Bawa Samar Gantang. Keterlibatan mereka dalam Patung Sagung Wah yang merupakan perempuan pejuang dari Puri Tabanan, didirikan di Tabanan adalah karya seniman asal Tabanan, Nyoman Nuarta. Dalam pertunjukan tersebut, drama yang diperankan dari puluhan pelajar mengakat perjuangan Sagung Wah, putri Raja Tabanan, yang berperang melawan penjajah Belanda pada tahun 1906. Hal serupa dengan pembacaan puisi, yang dibacakan sastrawan Bawa Samar Gantang, berjudul Sagung Wah dan mengisahkan pertempuran Sagung Wah. Pergelaran drama tari dan pembacaan puisi itu dilangsungkan, setelah seluruh rangkaian upacara pamelaspasan dan persembahyangan selesai dilaksanakan. Patung Sagung Wah dipasang menghadap selatan, dengan wajah yang sedikit menoleh ke arah bar...
Baca selengkapnya

Butuh Presiden Galak

Oleh -
Gambar
Matainfo- Sikap yang ditunjukan Malaysia acapkali menggangu kedaulatan Indonesia, harusnya dapat menjadi tolak ukur rakyat dalam pemilihan Presiden 2014, sesorang presiden yang galak dan tidak tunduk pada tekanan politik internasional, apalagi hanya berempati tanpa melakukan tindakan apapun, selain syarat popularitas dan elektabilitas. "Butuh pemimpin yang bisa menggertak Malaysia, supaya kedaulatan rakyat terjaga, supaya bargaining (daya tawar) di perbatasan itu kuat. Butuh figur yang dihitung di dunia internasional, sehingga kita tidak lagi mendengar ada buruh yang dibunuh di luar negeri," kata Politikus PDI Perjuangan Firman Jaya Daeli dalam acara Polemik di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (26/5). Menurutnya, syarat seperti ini merupakan sikap yang harus ditunjukan oleh seorang presiden dan dengan keberaniannya dapat dibangakan oleh masyarakat Indonesia. Dan tentunya, "Kita menginginkan tipikal Presiden yang mengedepankan rakyatnya bukan yang melakukan pencitraa...
Baca selengkapnya