Hemat Energi, Hanya Mimpi
Jangan Mimpi Hemat Energi Kalau Tak Ada Aturan Jelas
Himbauan Presiden Susilo Bambang Yudhonyono terkait penghematan energy, rupanya hanya mimpi belakang, untuk itu, "Jangan mimpi orang akan menjalankan imbauan kalau tidak ada sanksi keras dan pengawasan. Mobil dinas pasti akan memilih beli yang bersubsidi karena lebih murah. Siapa yang akan beri sanksi kalau tidak ada aturannya," kata Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, Sabtu (2/6/2012).
Tulus yang merupakan salah satu pembicara dalam diskusi yang berlangsung di berlangsung di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (2/6/2012). Pada acara tersebut, juga hadir para pembicara dari pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Nina Sapti Triaswati, Anggota Komisi XI DPR, Achsanul Kosasi, Wakil Direktur ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, dan Direktur Pengusahaan PT Perusahaan Gas Negara, Jobi Triananda Hasjim.
Terkait penghematan energy, Nina mengukapkan "Itu kan baru imbauan, bukan aturan yang keras. Implementasi dan aturannya harus jelas kalau ingin benar-benar hemat energi secara efektif. Harus ada aturan tegas," dan sebuah peraturan yang membuat pemerintah mudah mengawasi kendaraan milik BUMN dan TNI/Polri yang melanggar kebijakan penghematan energi. "Misalnya, di kantor pemerintah atau kantor PLN sekalipun, ada enggak target pemakaian lampu hanya berapa saja watt per hari. Dan ungkapan SBY, "Itu kan baru imbauan, bukan aturan yang keras. Implementasi dan aturannya harus jelas kalau ingin benar-benar hemat energi secara efektif. Harus ada aturan tegas," kata Nina.
Hal senada juga diungkapkan Achsanul Kosasi. Menurutnya, sejak tahun 2005, 2008 hingga 2011 pemerintah juga sudah mengimbau masyarakat dan BUMN melakukan penghematan energi. Namun, imbauan tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan. Di lapangan, kata dia, masih terdapat banyak mobil dinas yang kerap memanfaatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Padahal, untuk mobil dinas sudah disediakan jatah khusus BBM dari anggaran pemerintah.
Hal yang sama juga dilakukan pemilik mobil mewah yang seharusnya menggunakan BBM non subsidi, bukan subsidi. "Ada Inpres dari tahun ke tahun, tapi tidak berjalan. Sebenarnya semua tergantung kesadaran masyarakat masing-masing. Tidak bisa dipaksakan penghematan ini. Kalau memang ada krisis energi, beritahukan pada masyarakat agar sadar bisa berhemat. Kalau mau tegas, ya pakai aturan hukum," kata dia.
Komentar
Posting Komentar