Rencana Pembatasan BBM, Sistem POS Tak Efektif
Direktur Utama PT Pertamina Keren Agustiawan menjelasakan rencana pemerintah untuk membatasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan menggunakan sistem teknologi informasi, atau sebagai sistem POS, yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi BBM di SPBU. Identitas kendaraan dan pelanggan serta merekam dengan akurat perilaku pembelian pelanggan, baik volume, waktu, lokasi SPBU, maupun kewajaran pembelian.
"Jadi ada database, di mana satu mobil tidak bisa bolak balik. Misal mengisi di SPBU A, kemudian mengisi di SPBU B tidak boleh. Ini menggunakan nomor STNK," kata Karen, di Jakarta, Selasa (29/5/2012).
Meskipun demikian, menurut pengamat energi, Kurtubi rencana pemerintah tak akan berjalan efetif, secanggih apa pun sistem tersebut, masyarakat bisa dengan mudah mengakali atau meniru sistem tersebut. "Uang saja bisa ditiru," tambahnya "Masyarakat bisa berkreasi untuk ngakalin kontrol otomatis seperti itu," ujar Kurtubi, Rabu (30/5/2012).
Untuk itu, sebaiknya pemerintah tidak menggunakan instrumen kebijakan yang bisa menimbulkan permasalahan di masyarakat. "Melonjaknya subsidi BBM ini memang kita sepakat harus dikurangi. Namun, kebijakan yang dipakai untuk tujuan itu sebaiknya tidak menggunakan instrumen yang bisa menimbulkan masalah bagi kegiatan ekonomi masyarakat," papar Kurtubi.
Komentar
Posting Komentar